Panduan Hak Pesangon & Uang Kompensasi PKWT Sesuai UU Cipta Kerja dan PP 35/2021
Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja membawa perubahan mendasar dalam lanskap ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu perlindungan terpenting yang diperkenalkan adalah Kewajiban Pembayaran Uang Kompensasi bagi Karyawan Kontrak (PKWT) yang sebelumnya tidak pernah ada di UU No. 13/2003.
Uang Kompensasi PKWT: Hak Wajib Karyawan Kontrak
Banyak pekerja kontrak tidak menyadari bahwa setiap kali masa kontrak mereka berakhir (minimal masa kerja 1 bulan terus-menerus), perusahaan wajib membayar Uang Kompensasi PKWT di luar gaji bulanan terakhir. Jika kontrak diperpanjang, uang kompensasi untuk masa kontrak pertama wajib dicairkan terlebih dahulu sebelum kontrak baru berjalan.
Uang Kompensasi = (Masa Kerja dalam Bulan / 12) × 1 Bulan Upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)Contoh Simulasi:
Rudi bekerja dengan status kontrak PKWT selama 9 bulan dengan upah bulanan Rp 6.000.000. Saat kontrak 9 bulan tersebut selesai, Rudi berhak menerima:
(9 / 12) × Rp 6.000.000 = Rp 4.500.000,- (Wajib ditransfer oleh perusahaan!).
Komponen Hak Finansial Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Bagi karyawan tetap (PKWTT) yang mengalami PHK, paket kompensasi pengakhiran hubungan kerja terdiri dari 3 pilar:
| Komponen Hak | Dasar Perhitungan (PP 35/2021) | Keterangan |
|---|---|---|
| Uang Pesangon (UP) | Dihitung berdasarkan masa kerja: mulai dari 1 bulan upah untuk masa kerja < 1 tahun, hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. | Faktor pengali (0,5x, 1x, atau 2x) bergantung pada alasan penyebab PHK (efisiensi, merger, pensiun, atau sakit berkepanjangan). |
| Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) | Diberikan mulai masa kerja 3 tahun (2 bulan upah) bertambah bertahap hingga masa kerja 24 tahun ke atas (10 bulan upah). | Bentuk apresiasi perusahaan atas loyalitas dedikasi jangka panjang pekerja. |
| Uang Penggantian Hak (UPH) | Meliputi: penggantian sisa cuti tahunan yang belum gugur/belum diambil, ongkos pulang ke tempat penerimaan kerja, dan hal lain dalam perjanjian kerja. | Wajib dibayarkan penuh secara tunai. |
Tabel Faktor Pengali Pesangon Berdasarkan Alasan PHK
- Perusahaan Melakukan Efisiensi Akibat Mengalami Kerugian: 0,5x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
- Perusahaan Melakukan Efisiensi untuk Mencegah Kerugian: 1x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
- Pekerja Mengalami Sakit Berkepanjangan / Cacat Akibat Kecelakaan Kerja > 12 Bulan: 2x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
- Pekerja Mencapai Usia Pensiun Normal: 1,75x Uang Pesangon + 1x UPMK + UPH.
- Pekerja Mengundurkan Diri Sukarela (Resign): Tidak berhak atas Uang Pesangon dan UPMK, namun berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah pekerja kontrak yang mengundurkan diri (resign) sebelum kontrak habis berhak dapat uang kompensasi?
Tidak. Menurut Pasal 17 PP 35/2021, jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi sebesar upah sisa waktu kontrak, dan perusahaan tidak berkewajiban memberikan uang kompensasi.
Apakah perusahaan dapat dipidana jika menolak membayar pesangon atau kompensasi PKWT?
Ya. Tidak membayar uang kompensasi PKWT atau pesangon merupakan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dapat dilaporkan ke Pengawas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan setempat dan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Ditinjau oleh Tim HR & Asesor Rekrutmen Lokeren
Artikel panduan karir ini disusun dengan mengacu pada regulasi ketenagakerjaan resmi di Indonesia (UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UU Cipta Kerja No. 6/2023, PP No. 35/2021, PP No. 36/2021, dan regulasi Ditjen Pajak PMK No. 168/2023) untuk memastikan akurasi data bagi para pencari kerja.