Perbedaan Gaji Pokok, Tunjangan Tetap & Tidak Tetap Sesuai PP 36/2021: Panduan Baca Slip Gaji
Ketika menerima lembar penawaran kerja (Job Offer Letter), banyak kandidat hanya memusatkan perhatian pada angka total akhir: Take Home Pay (THP). Padahal, membedah komposisi upah antara Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, dan Tunjangan Tidak Tetap adalah hal yang paling krusial karena undang-undang menetapkan bahwa nominal gaji pokok menjadi dasar utama perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR), uang lembur, iuran jaminan sosial BPJS, hingga uang pesangon saat masa kerja berakhir.
Regulasi Struktur Pengupahan Menurut PP No. 36 Tahun 2021
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (turunan dari UU No. 11/2020 jo UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja), upah dapat terdiri dari komponen:
- Upah tanpa tunjangan;
- Upah pokok dan tunjangan tetap;
- Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
- Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
| Komponen Upah | Definisi Menurut Regulasi | Sifat Pembayaran | Contoh Riil di Perusahaan |
|---|---|---|---|
| Gaji Pokok (Basic Salary) | Imbalan dasar yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. | Wajib dibayar teratur setiap bulan secara penuh. | Gaji Pokok bulanan (misal: Rp 5.500.000). |
| Tunjangan Tetap (Fixed Allowance) | Pembayaran teratur yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau performa kerja harian. | Tetap dibayar penuh meskipun pekerja mengambil cuti tahunan resmi, cuti melahirkan, atau izin sakit. | Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keahlian Khusus, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Daerah Terpencil. |
| Tunjangan Tidak Tetap (Variable Allowance) | Pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kehadiran fisik, pencapaian target kerja, atau jam kerja. | Hanya dibayarkan jika pekerja hadir fisik bekerja atau mencapai target metrik tertentu. | Uang Makan Harian (misal Rp 25.000/hari kehadiran), Uang Transport Harian, Insentif Target Penjualan bulanan. |
Aturan Emas 75%: Perlindungan Hak Pekerja
Pasal 7 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 secara tegas menetapkan:
"Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap."
Sebuah perusahaan menawarkan total upah tetap Rp 6.000.000 dengan rincian: Gaji Pokok Rp 2.500.000 dan Tunjangan Jabatan Rp 3.500.000.
Analisis Hukum: Persentase gaji pokok hanya 41,6% (Rp 2,5 jt / Rp 6 jt), hal ini melanggar hukum! Trik ini sering dimanfaatkan oknum perusahaan nakal untuk memperkecil kewajiban pembayaran THR, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pesangon Anda. Pastikan gaji pokok Anda minimal Rp 4.500.000 (75% dari Rp 6.000.000).
Dampak Struktur Upah Terhadap Hak Finansial Lainnya
- Perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR): Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, besaran THR pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap). Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan harian) tidak dihitung ke dalam THR!
- Perhitungan Upah Kerja Lembur: Menurut PP 35/2021, dasar perhitungan upah lembur per jam adalah
1/173 × Upah Sebulan (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap). - Santunan Jaminan Hari Tua (JHT) & Jaminan Pensiun (JP) BPJS: Dasar pemotongan persentase iuran BPJS TK adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan ke kantor BPJS.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bolehkah Gaji Pokok bernilai lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMK)?
Boleh, asalkan total Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap tidak boleh lebih rendah dari UMK yang berlaku di kota/kabupaten tersebut, dan porsi Gaji Pokok wajib memenuhi minimal 75% dari total upah tetap.
Apa yang harus dilakukan jika rincian slip gaji saya tidak transparan?
Pekerja berhak secara hukum meminta bukti rincian pembayaran upah (slip gaji resmi) kepada departemen HRD/Payroll sesuai amanat Pasal 53 PP 36/2021 yang mewajibkan pengusaha memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima pekerja.
Ditinjau oleh Tim HR & Asesor Rekrutmen Lokeren
Artikel panduan karir ini disusun dengan mengacu pada regulasi ketenagakerjaan resmi di Indonesia (UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UU Cipta Kerja No. 6/2023, PP No. 35/2021, PP No. 36/2021, dan regulasi Ditjen Pajak PMK No. 168/2023) untuk memastikan akurasi data bagi para pencari kerja.