Panduan Potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan & Tarif PPh 21 TER 2026
Pernahkah Anda kaget saat menerima slip gaji bulanan pertama kali karena nominal yang masuk ke rekening bank lebih kecil dari angka yang dijanjikan saat offering letter? Jangan terburu-buru mengira perusahaan memotong gaji Anda secara sepihak. Di Indonesia, undang-undang mewajibkan perusahaan memotong iuran jaminan sosial BPJS dan memungut pajak penghasilan PPh Pasal 21.
Rincian Iuran Wajib BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan
Berdasarkan regulasi jaminan sosial nasional, pembiayaan iuran dibagi antara beban perusahaan dan beban potongan karyawan:
| Program Jaminan Sosial | Ditanggung Perusahaan | Dipotong dari Gaji Karyawan | Keterangan Batas Plafon |
|---|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 3,70% | 2,00% | Tabungan pensiun yang dapat dicairkan saat berhenti bekerja / resign. |
| Jaminan Pensiun (JP) | 2,00% | 1,00% | Uang pensiun bulanan dengan batas batas upah tertinggi (cap) yang disesuaikan BPS tiap tahun. |
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0,24% – 1,74% | 0% (Gratis) | 100% dibayarkan oleh perusahaan sesuai tingkat risiko lingkungan kerja pabrik. |
| Jaminan Kematian (JKM) | 0,30% | 0% (Gratis) | 100% dibayarkan oleh perusahaan untuk santunan keluarga duka. |
| BPJS Kesehatan | 4,00% | 1,00% | Menjamin pelayanan kesehatan pekerja beserta 4 orang anggota keluarga inti. Batas plafon upah maksimal Rp 12.000.000. |
Total potongan jaminan sosial yang mengurangi gaji karyawan setiap bulan adalah tepat 4,00% (JHT 2% + JP 1% + BPJS Kesehatan 1%).
Mengenal Skema Pajak PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata-Rata)
Sejak diberlakukannya PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 masa Januari sampai November menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Tarif TER ditentukan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
- Kategori TER A: Untuk pekerja Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak Kawin tanggungan 1 (TK/1), dan Kawin tanpa tanggungan (K/0). (Penghasilan bruto s/d Rp 5.400.000 dikenakan tarif 0%).
- Kategori TER B: Untuk pekerja TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. (Penghasilan bruto s/d Rp 6.200.000 dikenakan tarif 0%).
- Kategori TER C: Untuk pekerja status Kawin dengan 3 tanggungan (K/3). (Penghasilan bruto s/d Rp 6.600.000 dikenakan tarif 0%).
Pada bulan Desember, perusahaan akan melakukan perhitungan ulang (true-up) menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, lalu memperhitungkan selisih pajak yang telah dipotong selama bulan Januari hingga November.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah pekerja dengan gaji UMR tetap dipotong PPh 21?
Bagi pekerja lajang (TK/0) dengan penghasilan bruto di bawah Rp 4.500.000 per bulan (setara PTKP Rp 54 juta setahun), tidak dikenakan potongan PPh 21 (pajak 0%). Namun untuk UMK daerah tinggi (seperti Karawang, Bekasi, atau Cilegon yang di atas Rp 5 juta), potongan PPh 21 mulai berlaku sesuai tabel TER A.
Ditinjau oleh Tim HR & Asesor Rekrutmen Lokeren
Artikel panduan karir ini disusun dengan mengacu pada regulasi ketenagakerjaan resmi di Indonesia (UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UU Cipta Kerja No. 6/2023, PP No. 35/2021, PP No. 36/2021, dan regulasi Ditjen Pajak PMK No. 168/2023) untuk memastikan akurasi data bagi para pencari kerja.